BAB III

PROSEDUR PENGAJUAN SPP DAN PENERBITAN SPM

Pasal 4

Surat Permintaan Pembayaran(SPP) untuk penerbitan SPM, dibuat dengan menggunakan format sebagaimana lampiran 1 dan kelengkapan persyaratannya diatur sebagai berikut:

  1. SPP-UP (Uang Persediaan)

              Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk, menyatakan bahwa Uang Persediaan tersebut tidak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan harus dengan LS.

2. SPP-TUP (Tambahan Uang Persediaan)

a. Rincian rencana penggunaan dana Tambahan Uang Persediaan dari Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk.

b. Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk bahwa:

1) Dana Tambahan UP tersebut akan digunakan untuk keperluan mendesak dan akan habis digunakan dalam waktu satu bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan SP2D

2) Apabila terdapat sisa dana TUP, harus disetorkan ke Rekening Kas Negara

3) Tidak untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya dibayarkan secara langsung.

c. Rekening Koran yang menunjukkan saldo terakhir.

3. SPP-GUP (Penggantian Uang Persediaan)

a. Kuitansi/tanda bukti pembayaran.

b. SPTB

c. Surat Setoran Pajak(SPP) yang telah dilegalisir oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk.

BAB V

PROSEDUR PENERBITAN

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

 

Pasal 9

Penerbitan SP2D oleh KPPN diatus sebagai berikut:

1. SPM yang diajukan ke KPPN digunakan sebagai dasar penerbitan SP2D

2. SPM dimaksud dilampiri bukti pengeluaran sebagai berikut:

     a. Untuk keperluan pembayaran langsung (LS) belanja pegawai:

          1) Daftar Gaji/Gaji Susulan/Kekurangan Gaji/Lembur/Honor dan Vakasi yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk dan Bendahara Pengeluaran.

          2) Surat-surat Keputusan Kepegawaian dalam hal terjadi perubahan pada daftar gaji.

          3) Surat Keputusan Pemberian honor/vakasi dan SPK lembur.

          4) Surat Setoran Pajak (SSP)

 

     b. Untuk keperluan pembayaran langsung(LS) non belanja pegawai:

          1) Resume Kontrak/SPK atau Daftar Nominatif Perjalanan Dinas

          2) SPTB.

          3) Faktur Pajak dan SSP(surat setoran pajak).

    c. Untuk keperluan pembayaran TUP:

        1) Rincian rencana penggunaan dana.

        2) Surat dispensasi Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan untuk TUP diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

        3) Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk yang menyatakan bahwa:

            a) Dana Tambahan UP tersebut akan digunakan untuk keperluan mendesak dan akan habis digunakan dalam waktu satu bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan SP2D.

           b) Apabila terdapat sisa dana TUP, harus disetorkan ke Rekening Kas Negara.

          c) Tidak untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya dibayarkan secara langsung.

   d. Untuk keperluan pembayaran GUP:

         1) SPTB

         2) Faktur Pajak dan SSP(surat setoran pajak).

 

BAB V

PROSEDUR PENERBITAN

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

 

Pasal 9

Penerbitan SP2D oleh KPPN diatus sebagai berikut:

1. SPM yang diajukan ke KPPN digunakan sebagai dasar penerbitan SP2D

2. SPM dimaksud dilampiri bukti pengeluaran sebagai berikut:

     a. Untuk keperluan pembayaran langsung (LS) belanja pegawai:

          1) Daftar Gaji/Gaji Susulan/Kekurangan Gaji/Lembur/Honor dan Vakasi yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk dan Bendahara Pengeluaran.

          2) Surat-surat Keputusan Kepegawaian dalam hal terjadi perubahan pada daftar gaji.

          3) Surat Keputusan Pemberian honor/vakasi dan SPK lembur.

          4) Surat Setoran Pajak (SSP)

 

     b. Untuk keperluan pembayaran langsung(LS) non belanja pegawai:

          1) Resume Kontrak/SPK atau Daftar Nominatif Perjalanan Dinas

          2) SPTB.

          3) Faktur Pajak dan SSP(surat setoran pajak).

    c. Untuk keperluan pembayaran TUP:

        1) Rincian rencana penggunaan dana.

        2) Surat dispensasi Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan untuk TUP diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

        3) Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk yang menyatakan bahwa:

            a) Dana Tambahan UP tersebut akan digunakan untuk keperluan mendesak dan akan habis digunakan dalam waktu satu bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan SP2D.

           b) Apabila terdapat sisa dana TUP, harus disetorkan ke Rekening Kas Negara.

          c) Tidak untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya dibayarkan secara langsung.

   d. Untuk keperluan pembayaran GUP:

         1) SPTB

         2) Faktur Pajak dan SSP(surat setoran pajak).

Iklan
Oleh: dwiewahyudi | Agustus 4, 2009

Draft PMK Pesangon Pindah

Draft PMK tentang Pemberian Uang Pesangon Pindah sedang disusun. Draft itu
berisi antara lain :

Pasal 1

(1) Uang Pesangon Pindah adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada
pegawai negeri untuk meringankan bebannya dalam mengatasi kesulitan perumahan
apabila pegawai tersebut untuk kepentingan dinas dipindahkan ke kota / tempat
lain dan ditempatkan kedudukannya yang baru tidak tersedia perumahan baginya.
(2) Perumahan adalah rumah jabatan/rumah Negara/rumah dinas dan tiap
akomodasi lain yang dikelola atau dikuasai oleh instansi bersangkutan.

Pasal 2

(1) Pegawai yang dapat memperoleh uang pesangon pindah adalah Pegawai
Negeri golongan II atau lebih menurut PP Nomor 7 Tahun 1977, apabila pegawai
tersebut untuk kepentingan dinas dipindahtugaskan ke kota/tempat lain dan di
tempat kedudukannya yang baru tidak tersedia perumahan baginya.

(2) Pengertian dipindahtugaskan untuk kepentingan dinas yaitu pemindahan
untuk keperluan sebagai berikut:
a. Pengisian lowongan pejabat pimpinan yang harus segera dilakukan ;
b. Pergantian pimpinan kantor/satuan kerja ;
c. Pengisian formasi kantor/satuan kerja ;
d. Pemindahan berhubungan dengan perubahan/pembentukan kantor baru ;
e. Penyebaran lulusan ikatan dinas/pendidikan dinas.

Pasal 3

Uang Pesangon Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) tidak dapat
diberikan dalam hal sebagai berikut:

Pemindahan terjadi atas permintaan sendiri ;
Pemindahan untuk mengikuti pendidikan ;
Pemindahan dalam rangka pengangkatan pegawai baru ;
Pegawai yang dipindahkan itu menolak penunjukan perumahan yang
disediakan;
Pemindahan kembali ke tempat semula sebelum masa 2 (dua) tahun yang
bersangkutan berdinas di tempat terakhir ;
6. Ada pernyataan dari pegawai bersangkutan, bahwa ia
tidak menuntut uang pesangon pindah ;

7. Pemulangan pegawai yang dipensiun ke tempat yang bersangkutan
ingin/akan menetap.

Pasal 4

Pemberian besaran uang pesangon pindah ditentukan dengan berdasarkan pada:
(a) Jumlah anggota keluarga pegawai yang bersangkutan sesuai Daftar Gaji ;
(b) Setiap anggota keluarga diberikan uang pesangon pindah setinggi-tingginya
sebesar 90 (sembilan puluh) kali satuan biaya sebagaimana tercantum dalam
lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini ;
Pasal 5

(1) Pemberian uang pesangon pindah harus dinyatakan dengan surat keputusan
oleh pejabat yang berwenang menetapkan kepindahan pegawai bersangkutan.
Pemberian uang pesangon pindah tersebut dapat diatur sekaligus dalam surat
keputusan pemindahan berkenaan ;
(2) Pejabat yang berwenang menetapkan kepindahan pegawai agar memperhatikan
ketersediaan dana yang diperlukan untuk pemberian uang pesangon pindah dalam
anggaran kantor/satuan kerja berkenaan ;
(3) Uang pesangon pindah hanya dapat dibayarkan sepanjang biaya yang
diperlukan untuk hal tersebut dapat ditampung dalam anggaran satuan kerja
bersangkutan ;
(4) Pengajuan uang pesangon pindah dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam)
bulan setelah yang bersangkutan melaksanakan tugas di tempat baru.

Pasal 6

(1) Mekanisme pembayaran uang pesangon pindah dilaksanakan sesuai ketentuan
yang mengatur tentang pedoman pembayaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara ;
(2) Persyaratan pengajuan uang pesangon pindah, yaitu:
a. Salinan surat keputusan pindah pegawai bersangkutan
b. Salinan surat keputusan pemberian uang pesangon pindah
c. DIPA berkenaan
d. SKPP yang diterbitkan oleh kepala satker yang membayar gajinya terakhir
sebelum pegawai bersangkutan dipindahkan
e. Daftar keluarga pegawai bersangkutan

f. Surat keterangan Kepala Kantor/Satuan kerja di tempat kedudukan yang baru
yang menyatakan tanggal pegawai bersangkutan mulai bertugas pada kantor/satuan
kerjanya yang baru
g. Surat Keterangan Kepala Kantor/Satuan Kerja ditempat kedudukan yang baru
yang menyatakan bahwa untuk pegawai bersangkutan tidak dapat disediakan
perumahan
(3) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pembayaran uang pesangon pindah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang Sistem Akuntansi
Pemerintah (SAI)

Pasal 7

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan pemberian uang pesangon pindah,
pejabat lain yang terkait, dan pegawai yang menerima uang pesangon pindah
bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai
akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaannya sehubungan dengan pembayaran
uang pesangon pindah dimaksud.
(2) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada
pasal 7 ayat (1) dapat dikenakan tindakan berupa:
a. Tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undanga yang
berlaku ;
b. Hukuman administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang
berlaku.

Pasal 8

(1) Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan ini, Surat Menteri
Keuangan tanggal 30 April 1974 No. B-295/MK/I/4/1974 dan tanggal 11 Oktober
2001 Nomor S-468/MK.02/2001 tentang Pemberian Uang Pesangon Pindah, dan
ketentuan lain yang berkaitan dengan Pemberian Uang Pesangon Pindah yang tidak
sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan ini dinyatakan tidak berlaku.
(2) Pengaturan lebih lanjut yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan
Peraturan Menteri Keuangan ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan

Pasal 9

(1) Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
(2) Agar setiap orang mengetahuinya,memerintahkan pengumuman Peraturan
Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.

Oleh: dwiewahyudi | Mei 9, 2009

Per Dirjen Perbendaharaan Negara No. 13 Tahun 2007

Lembur adalah kegiatan yang kadang tidak bisa dihindari karena adanya tuntutan kepentingan. Disetiap organisasi baik bisnis maupun pemerintahan diperlukan adanya lembur. Lembur biasanya diadakan untuk pekerjaan yang pelaksanaannya tidak bisa ditangguhkan. Seperti penghitungan dan pelaporan gaji karyawan, peningkatan produksi karena bertambahnya order dsb.

Dalam pelaksanaanperdirjen_13 _ 2007_UangLembur lembur sudah tentu ada aturan yang mengikat antar pihak pemberi perintah lembur dengan yang bekerja lembur. Karena keduanya berkepentingan didalamnya. Bagi pemberi perintah lembur sudah tentu tujuannya adalah untuk segera menyelesaikan pekerjaan yang tidak bisa ditunda penyelesaiannya sedangkan bagi yang bekerja lembur sudah tentunya berkepentingan dengan kompensasi atas tenaga dan waktu yang dikorbankan.

Kalau dilihat dari kondisi diatas maka dalam aturan lembur secara garis besar akan mencakup:
1. Besaran Jam Lembur.
2. Tarif Lembur per Jam
3. Besaran Faktor Pengali untuk Lembur karena kegiatan melebihi jam kerja atau pada hari libur.
4. Pegawai atau Karyawan yang diijinkan untuk mengikuti lembur.

Untuk orgasisasi swasta biasanya aturan lembur mengacu pada ketentuan dalam UU Tenaga Kerja. Sedangkan untuk organisasi pemerintahan mengacu pada Peraturan Dirjen Perbendaharaan Negara, dalam hal ini yang dimaksud adalah Per Dirjen Perbendaharaan Negara No. 13 Tahun 2007.

Untuk organisasi swasta tidak banyak akan diuraikan disini. Uraian lebih fokus kepada organisasi pemerintah.

Pada organisasi pemerintah dilihat dari statusnya ada dua kelompok pegawai yaitu CPNS dan PNS. Yang mana perbedaan dari dua kelompok pegawai sebagai berikut:
1. CPNS hanya memegang SK CPNS.
2. PNS memegang SK CPNS, SK PNS dan SK Pelantikan sebagai PNS.

Dari sisi kompensasi tidak perbedaan yang signifikan antara CPNS dan PNS. Untuk CPNS hanya gaji pokok yang dibayar 80% dari hak sesungguhnya sedangkan untuk PNS 100% sedangkan untuk kompensasi lain seperti Uang Makan, Tunjangan-tunjangan dan Lembur dibayar sama seperti PNS.

Hal inilah yang terkadang sering menimbulkan mis interpretasi antar PNS dan CPNS, terutama bagi PNS yang memiliki masa kerja cukup lama dan lembam terhadap perubahan aturan sehingga selalu menggunakan kebiasan lama atau bertanya ke instansi yang tidak berkompeten seperti rekan sejawat yang sama-sama menggunakan kebiasaan lama sebagai pembenaran.

Untuk itu tulisan ini ditujukan untuk mengajak PNS untuk tidak lembam terhadap perubahan dan selalu meningkatkan diri.

Oleh: dwiewahyudi | April 11, 2009

Test Menulis

Mencoba untuk menulis

Oleh: dwiewahyudi | April 11, 2009

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Kategori