Oleh: dwiewahyudi | Mei 9, 2009

Per Dirjen Perbendaharaan Negara No. 13 Tahun 2007

Lembur adalah kegiatan yang kadang tidak bisa dihindari karena adanya tuntutan kepentingan. Disetiap organisasi baik bisnis maupun pemerintahan diperlukan adanya lembur. Lembur biasanya diadakan untuk pekerjaan yang pelaksanaannya tidak bisa ditangguhkan. Seperti penghitungan dan pelaporan gaji karyawan, peningkatan produksi karena bertambahnya order dsb.

Dalam pelaksanaanperdirjen_13 _ 2007_UangLembur lembur sudah tentu ada aturan yang mengikat antar pihak pemberi perintah lembur dengan yang bekerja lembur. Karena keduanya berkepentingan didalamnya. Bagi pemberi perintah lembur sudah tentu tujuannya adalah untuk segera menyelesaikan pekerjaan yang tidak bisa ditunda penyelesaiannya sedangkan bagi yang bekerja lembur sudah tentunya berkepentingan dengan kompensasi atas tenaga dan waktu yang dikorbankan.

Kalau dilihat dari kondisi diatas maka dalam aturan lembur secara garis besar akan mencakup:
1. Besaran Jam Lembur.
2. Tarif Lembur per Jam
3. Besaran Faktor Pengali untuk Lembur karena kegiatan melebihi jam kerja atau pada hari libur.
4. Pegawai atau Karyawan yang diijinkan untuk mengikuti lembur.

Untuk orgasisasi swasta biasanya aturan lembur mengacu pada ketentuan dalam UU Tenaga Kerja. Sedangkan untuk organisasi pemerintahan mengacu pada Peraturan Dirjen Perbendaharaan Negara, dalam hal ini yang dimaksud adalah Per Dirjen Perbendaharaan Negara No. 13 Tahun 2007.

Untuk organisasi swasta tidak banyak akan diuraikan disini. Uraian lebih fokus kepada organisasi pemerintah.

Pada organisasi pemerintah dilihat dari statusnya ada dua kelompok pegawai yaitu CPNS dan PNS. Yang mana perbedaan dari dua kelompok pegawai sebagai berikut:
1. CPNS hanya memegang SK CPNS.
2. PNS memegang SK CPNS, SK PNS dan SK Pelantikan sebagai PNS.

Dari sisi kompensasi tidak perbedaan yang signifikan antara CPNS dan PNS. Untuk CPNS hanya gaji pokok yang dibayar 80% dari hak sesungguhnya sedangkan untuk PNS 100% sedangkan untuk kompensasi lain seperti Uang Makan, Tunjangan-tunjangan dan Lembur dibayar sama seperti PNS.

Hal inilah yang terkadang sering menimbulkan mis interpretasi antar PNS dan CPNS, terutama bagi PNS yang memiliki masa kerja cukup lama dan lembam terhadap perubahan aturan sehingga selalu menggunakan kebiasan lama atau bertanya ke instansi yang tidak berkompeten seperti rekan sejawat yang sama-sama menggunakan kebiasaan lama sebagai pembenaran.

Untuk itu tulisan ini ditujukan untuk mengajak PNS untuk tidak lembam terhadap perubahan dan selalu meningkatkan diri.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

%d blogger menyukai ini: