Oleh: dwiewahyudi | Agustus 12, 2009

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR PER-66/PB/2005

BAB III

PROSEDUR PENGAJUAN SPP DAN PENERBITAN SPM

Pasal 4

Surat Permintaan Pembayaran(SPP) untuk penerbitan SPM, dibuat dengan menggunakan format sebagaimana lampiran 1 dan kelengkapan persyaratannya diatur sebagai berikut:

  1. SPP-UP (Uang Persediaan)

              Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk, menyatakan bahwa Uang Persediaan tersebut tidak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan harus dengan LS.

2. SPP-TUP (Tambahan Uang Persediaan)

a. Rincian rencana penggunaan dana Tambahan Uang Persediaan dari Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk.

b. Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk bahwa:

1) Dana Tambahan UP tersebut akan digunakan untuk keperluan mendesak dan akan habis digunakan dalam waktu satu bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan SP2D

2) Apabila terdapat sisa dana TUP, harus disetorkan ke Rekening Kas Negara

3) Tidak untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya dibayarkan secara langsung.

c. Rekening Koran yang menunjukkan saldo terakhir.

3. SPP-GUP (Penggantian Uang Persediaan)

a. Kuitansi/tanda bukti pembayaran.

b. SPTB

c. Surat Setoran Pajak(SPP) yang telah dilegalisir oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk.

BAB V

PROSEDUR PENERBITAN

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

 

Pasal 9

Penerbitan SP2D oleh KPPN diatus sebagai berikut:

1. SPM yang diajukan ke KPPN digunakan sebagai dasar penerbitan SP2D

2. SPM dimaksud dilampiri bukti pengeluaran sebagai berikut:

     a. Untuk keperluan pembayaran langsung (LS) belanja pegawai:

          1) Daftar Gaji/Gaji Susulan/Kekurangan Gaji/Lembur/Honor dan Vakasi yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk dan Bendahara Pengeluaran.

          2) Surat-surat Keputusan Kepegawaian dalam hal terjadi perubahan pada daftar gaji.

          3) Surat Keputusan Pemberian honor/vakasi dan SPK lembur.

          4) Surat Setoran Pajak (SSP)

 

     b. Untuk keperluan pembayaran langsung(LS) non belanja pegawai:

          1) Resume Kontrak/SPK atau Daftar Nominatif Perjalanan Dinas

          2) SPTB.

          3) Faktur Pajak dan SSP(surat setoran pajak).

    c. Untuk keperluan pembayaran TUP:

        1) Rincian rencana penggunaan dana.

        2) Surat dispensasi Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan untuk TUP diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

        3) Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk yang menyatakan bahwa:

            a) Dana Tambahan UP tersebut akan digunakan untuk keperluan mendesak dan akan habis digunakan dalam waktu satu bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan SP2D.

           b) Apabila terdapat sisa dana TUP, harus disetorkan ke Rekening Kas Negara.

          c) Tidak untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya dibayarkan secara langsung.

   d. Untuk keperluan pembayaran GUP:

         1) SPTB

         2) Faktur Pajak dan SSP(surat setoran pajak).

 

BAB V

PROSEDUR PENERBITAN

SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA

 

Pasal 9

Penerbitan SP2D oleh KPPN diatus sebagai berikut:

1. SPM yang diajukan ke KPPN digunakan sebagai dasar penerbitan SP2D

2. SPM dimaksud dilampiri bukti pengeluaran sebagai berikut:

     a. Untuk keperluan pembayaran langsung (LS) belanja pegawai:

          1) Daftar Gaji/Gaji Susulan/Kekurangan Gaji/Lembur/Honor dan Vakasi yang ditanda tangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk dan Bendahara Pengeluaran.

          2) Surat-surat Keputusan Kepegawaian dalam hal terjadi perubahan pada daftar gaji.

          3) Surat Keputusan Pemberian honor/vakasi dan SPK lembur.

          4) Surat Setoran Pajak (SSP)

 

     b. Untuk keperluan pembayaran langsung(LS) non belanja pegawai:

          1) Resume Kontrak/SPK atau Daftar Nominatif Perjalanan Dinas

          2) SPTB.

          3) Faktur Pajak dan SSP(surat setoran pajak).

    c. Untuk keperluan pembayaran TUP:

        1) Rincian rencana penggunaan dana.

        2) Surat dispensasi Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan untuk TUP diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

        3) Surat Pernyataan dari Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk yang menyatakan bahwa:

            a) Dana Tambahan UP tersebut akan digunakan untuk keperluan mendesak dan akan habis digunakan dalam waktu satu bulan terhitung sejak tanggal diterbitkan SP2D.

           b) Apabila terdapat sisa dana TUP, harus disetorkan ke Rekening Kas Negara.

          c) Tidak untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya dibayarkan secara langsung.

   d. Untuk keperluan pembayaran GUP:

         1) SPTB

         2) Faktur Pajak dan SSP(surat setoran pajak).

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

Kategori

Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: